Fundamentalisme Pasar dan Fundamentalisme Agama Sebagai Antitesis Ideologi Pancasila

Oleh

Rizal Adhitya Hidayat,SIP,MM

Universitas Esa Unggul

Abstrak :

Fundamentalisme pasar dan fundamentalisme agama hadir menjadi dua ledakan sosial di tengah arus efek globalisasi yang mengantarkan relasi sosial budaya antar negara-bangsa lebih banyak ditentukan oleh kesamaan kepentingan sub-ideologis berbasis kesamaan identitas nilai-nilai, persepsi, keyakinan, sikap, orientasi dan perilaku eksklusif. Dalam hal ini Pancasila sebagai Ideologi negara-bangsa terbatas berlaku hanya dibingkai oleh nilai-nilai falsafah normatif kenegaraan secara intrinsik. Ideologi Pancasila yang selama ini menjadi perekat fundamental keberagaman suku, agama, ras, budaya maupun adat istiadat mengalami degradasi implementasi nilai-nilai intrinsik, instrumental dan praksis yang seakan-akan menjadi ideologi utopia perlawanan semu terhadap kedua bentuk fundamentalisme tersebut di atas. Melalui tiga dimensi kandungan sebuah ideologi negara-bangsa dalam tulisan ini, kita bisa melihat bagaimana fundamentalisme pasar dan fundamentalisme agama menjadi corak baru antitesis ideologi Pancasila, dimana pada akhirnya keduanya merupakan common enemy bagi kelima sila dalam Pancasila yang menjadi soko guru kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Bangsa Indonesia.

 

 

I. PENDAHULUAN

Pancasila sebagai Ideologi nasional Bangsa Indonesia pada hakekatnya merefleksikan tiga dimensi dari sebuah ideologi yang dimiliki oleh suatu negara-bangsa secara keseluruhan. Dalam pandangan Secara umum, ideologi mungkin dapat diartikan sebagai suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam yang dipunyai dan dipegang oleh suatu masyarakat tentang bagaimana cara yang sebaiknya, yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku mereka bersama dalam berbagai segi kehidupan duniawi mereka (Alfian, 1992:187). Mengikuti pengertian ideologi tersebut, dalam konteks masyarakat yang pluralis dari ragam aspek seperti suku, agama, ras, dan adat istiadat, maka akan melahirkan kemajemukan kelompok kepentingan yang terwujud pada stratifikasi dan klasifikasi kelompok sosial yang berbeda dalam kepentingan politik, ekonomi, sosial budaya, adat istiadat dan masih banyak lagi yang tentunya memiliki spesifikasi tersendiri akan suatu sistem pandangan, nilai, keyakinan maupun kepercayaan mereka. Masing-masing kelompok kepentingan ini melalui stratifikasi dan klasifikasi kelompok sosial masing-masing berusaha mewujudkan kebutuhan dan keinginannya agar tetap menjadi bagian dari lingkungan sosialnya, baik dalam skala makro ( nasional ) maupun mikro ( lokal ).  Sistem pandangan, nilai, keyakinan maupun kepercayaan yang dimiliki berbagai kelompok kepentingan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia ini disebut sebagai sub ideologi. Jadi ideologi nasional sebenarnya merupakan sintesis dari keseluruhan sub ideologi yang ada sekalipun satu sama lain nampak bertentangan ( anti tesis ), dan merupakan hasil dari konsensus atau kesepakatan bersama ( sintesis ) antar golongan atau kelompok dalam stratifikasi dan klasifikasi masyarakat yang pluralis, seperti masyarakat Indonesia dalam hal ini.

Dalam konteks kemajemukan kehidupan masyarakat Indonesia bersendikan Ideologi nasional yaitu Pancasila, terdapat tiga dimensi idealisme ideologi nasional yang merupakan pencerminan dinamika realitas kontekstual keberadaan sub ideologi dalam mempengaruhi eksistensi integrasi nasional Bangsa Indonesia. Pertama, Ideologi sebagai realita yang hidup dalam masyarakat. Kedua, kemampuan ideologi memberikan harapan kepada kelompok, atau golongan yang ada dalam masyarakat. Ketiga, Kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan sekaligus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat (ibid : 188-189). Masing-masing dimensi secara idealis akan menjelma ke dalam tata kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang dicita-citakan bersama. Dalam Ideologi Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa Indonesia, sebenarnya cita-cita perwujudan ketiga dimensi ideologi tersebut sudah dirumuskan secara ideal melalui  kelima sila dalam Pancasila yang mencerminkan kandungan komitmen persetujuan bersama Bangsa Indonesia akan prinsip Ketuhanan, Kemanusiaan, Nasionalisme, Demokrasi dan Keadilan Sosial.

Dalam konteks fenomenal ini, dimensi ketiga ideologi Pancasila ditekan untuk segera merevitalisasi fungsinya agar selaras dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat Indonesia modern. Namun pada akhirnya, lebih dari sekedar tuntutan dan kebutuhan untuk merevitalisasi fungsinya, yang muncul di permukaan kehidupan sosial Bangsa Indonesia adalah eksploitasi berbagai pertanyaan seputar esensi dasar dari rasionalitas aktual Ideologi Pancasila dalam konteks dinamika masyarakat Indonesia saat ini. Ketika peran sentralistis negara dipecah ke dalam berbagai desentralisasi peran politik dan ekonomi yang memunculkan otoritas politik lokal dalam bingkai otonomi daerah, maka sebuah fenomena strategis yang mengedepankan ancaman eksplisit disintegrasi nasional yang mewarnai perjalanan demokrasi pasca reformasi 1998. Tantangan tersebut adalah penguatan etnosentrisme dalam kultur politik lokal dengan menguatkan entitas elemen-elemen identitas lokal pembentuk konstelasi politik lokal. Di saat yang bersamaan terdapat dua ancaman fundamental yang menjadi pemicu dari kerawanan terhadap kebaikan bersama, identitas bersama, nilai bersama dan legitimasi kewenangan. Kedua ancaman tersebut adalah pertama, fundamentalisme pasar dan kedua, fundamentalisme agama. Tulisan ini akan terfokus pada pembedahan ancaman Ideologi Pancasila yang bermuara dari fundamentalisme pasar dan agama.

 

II. PEMBAHASAN

Fundamentalisme pasar dan agama menjadi basis kekuatan destruktif integrasi nasional  ke dalam praktik kehidupan sosial Bangsa Indonesia. Indonesia lebih akrab dengan definisi “bukan negara agama, juga bukan negara sekuler”. Definisi tersebut hanya melihat Pancasila dalam kerangka relasi antara agama dan negara. Problem serius Indonesia sekarang adalah mati surinya ideologi. Pancasila diabaikan dalam menyusun kebijakan dan perilaku politik. Ketika negara tidak Pancasilais, rakyatlah yang pertama-tama menderita. Cukup banyak rakyat yang menjadi korban kekerasan karena penguasa tidak tegas memihak kemanusiaan yang adil dan beradab, terutama mereka yang lebih lemah. Negara hanya menjadi pemadam kebakaran sosial, atau lebih buruk lagi penonton. Oleh karena itu, warga pun sulit melihat relevansi langsung antara ideologi dan kenyataan hidup sehari-hari. Publik apatis dengan kesaktian Pancasila, yang seolah-olah hanya sakti untuk menghadapi komunisme pada masa lampau. Bersaing dengan fundamentalisme pasar dan fundamentalisme agama, Indonesia termasuk negara yang mudah berada dalam cengkeraman (soft country) kapitalisme global dan paham keagamaan transnasional. Pancasila sebenarnya cukup ampuh menangkal ideologi asing sebab nilai-nilainya diangkat dari kultur bangsa. Namun, mengacu Driyakarkara, Pancasila tidak boleh hanya berhenti pada nilai-nilai luhur (ideifikasi), tetapi harus diperjuangkan menjadi konkret (idealisasi). Pancasila tidak boleh berhenti pada tataran ide, tetapi harus menjadi cita-cita bersama. Tanpa ideologi yang asertif, Indonesia sulit membendung penetrasi ideologi asing yang membuat Indonesia terpuruk dan sulit bangkit menjadi bangsa besar (Kompas, 1 Oktober 2011).  Selanjutnya oleh karena itu, menjadi Pancasilais bukanlah imbauan moral seperti imbauan agama, meski juga tidak bertentangan, melainkan imperatif kategoris bernegara dan berbangsa. Bangsa Indonesia harus menjadi besar bukan karena agamanya – banyak bangsa juga beragama – melainkan karena hidup sebagai insan Pancasilais, dengan Pancasila sebagai ideologi pembentuk moralitas bangsa. Pancasila seharusnya menentukan perilaku penyelenggara dan warga negara. Jika perilaku negara tidak Pancasilais, sulit mengharapkan warga Pancasilais. Dalam pasar bebas ide, warga akan lebih tertarik dengan ideologi alternatif. Sekularisme, hedonisme, materialisme dan seterusnya. Sebagai ideologi tengah, Pancasila seharusnya menjadi pembeda Indonesia, asalkan nilai-nilainya dihayati secara menyeluruh dan konsisten.

1. Fundamentalisme Pasar

Fundamentalisme pasar berpusat pada determinisme ekonomi sebagai rangkaian dampak inheren arus globalisasi ekonomi-politik dunia ketika perang dingin merobohkan dirinya dalam jajaran tembok Berlin 1989, yang kemudian disusul dengan gelombang euforia Perestroika dan Glasnost Uni Sovyet ( Rusia ). Berdasarkan determinisme ekonomi yang mengedepankan kekuatan mekanisme pasar, maka fundamentalisme pasar menunjuk pada gejala atau upaya programatik untuk menjadikan mekanisme pasar (yaitu transaksi atas dasar harga yang diuangkan) bukan hanya sebagai prinsip pengatur alokasi pemenuhan barang/jasa kebutuhan, tetapi sebagai satu-satunya prinsip/dasar pengatur seluruh bidang kehidupan dalam tatanan bermasyarakat (Priyono, 2011:38). Fundamentalisme pasar berusaha mendeterminasikan struktur kehidupan masyarakat melalui berbagai motivasi pengejaran kepentingan ekonomi individual berdasarkan hukum permintaan dan penawaran yang memaksimalkan peran kebutuhan dan keinginan dengan melegitimasikan radikalisasi prinsip daya beli. Melalui perspektif determinasi ekonomi dunia yang mengedepankan kekuatan mekanisme pasar dalam membentuk satu entitas masyarakat kapitalis global, pengamatan sekilas terhadap globalisasi menunjukkan bahwa “negara-bangsa” tetap menjadi menjadi pemain kunci dalam ekonomi global saat ini. Namun, tinjauan yang lebih radikal terhadap tesis ini menekankan mundurnya negara sebagai badan pembuat keputusan yang otonom.

Kemunduran kekuatan negara sebagai badan pembuat keputusan otonom menghubungkan corak perspektif globalisasi radikal yang mengedepankan fundamentalisme pasar dengan menekankan faktor-faktor berikut ini (Dickens dalam Faulks, 2010:89) :

a.     Perkembangan dan tersedia luasnya teknologi komunikasi berbiaya murah seperti kabel fiber optik, mesin fax, transmisi digital dan satelit, yang berarti bahwa penduduk negara semakin menjadi sasaran “kebudayaan global” yang berada di luar kendali kekuasaan pemerintah.

b.     Kemunculan MNCs ( Multi National Corporations ) yang sekarang mempunyai sumber daya untuk menyaingi banyak negara , namun tidak seperti negara, ia tidak terkungkung batas geografis, dan dengan mudah memindahkan pabrik mereka sesuai perubahan permintaan dan ketersediaan kelebihan lokal  seperti biaya upah murah, pajak usaha rendah, maupun serikat buruh yang lemah.

c.      Semakin mengglobalnya sifat perdagangan, yang membuat negara tidak mampu membuat kebijakan ekonomi yang efektif. Negara semakin harus menjawab faktor-faktor yang berada di luar kontrolnya, seperti desakan MNCs dan fluktuasi pasar finansial dunia. Singkat kata, diakui bahwa pasar dunia dan MNCs menjadi kekuatan lebih digdaya dibandingkan negara dalam urusan internasional, dan bahwa kekuatan-kekuatan baru globalisasi ini tidak bisa diatur secara efektif.

Globalisasi merupakan wahana bagi berkembangnya kapitalisme global. Sedangkan Neo-liberalisme adalah basis ideologi sebagai motor penggerak ekonomi-politik global dalam satu wadah globalisasi ekonomi-politik internasional. Neoliberalisme merupakan basis ideologi paling penting yang memberi legitimasi bagi kapitalisme global. Secara garis besar neoliberalisme adalah semacam pendekatan ideologi ekonomi-politik yang memperjuangkan kesejahteraan umat manusia melalui proses pembebasan individu dari setiap macam kekangan. Kemerdekaan individu dalam hal ini bisa dijamin melalui kerangka kelembagaan yang ditandai dengan pengakuan terhadap hak milik pribadi, pasar bebas dan perdagangan bebas. Pada intinya mengacu kepada pengertian fundamentalisme pasar sebelumnya, maka sebenarnya dengan basis ideologi neoliberalisme, kebijakan-kebijakan ekonomi, industri dan perdagangan menekankan pasar produk dan jasa maupun pasar faktor produksi (modal, tenaga kerja) pada dasarnya bekerja sempurna. Untuk itu campur tangan pemerintah tidak diperlukan karena akan menyebabkan kegagalan pemerintah (Kompas, 26 Mei 2009). Melaului ketiga faktor determinan fundamentalisme pasar di atas, ideologi neoliberalisme eligibel terhadap pandangan kelompok hiperglobalis pendukung kapitalisme global yang juga menekankan serangkaian kegiatan ekonomi dalam segala manisfetasinya dalam bentuk kekuasaan perusahaan-perusahaan berskala transnasional dan multinasional (Winarno, dalam Hidayat, 2010 : 167-168). Kedua kekuatan korporasi ini memiliki kekuatan penggerak untuk mempengaruhi para aktor pembuat keputusan ekonomi-politik dalam ruang lingkup negara, terutama kategori third world countries. Apabila TNCs (Trans National Corporations) memiliki kekuasaan murni berupa aliran modal perusahaan antar lintas negara yang berlokasi di belahan dunia mana saja yang mereka inginkan selama maksimalisasi laba masih dirasakan aman di negara bersangkutan, maka untuk  Multi National Corporations (MNCs) masih berdiri di satu kendali negara pusat dengan cakupan operasi modal global yang mengalir pada beberapa cabang perusahaan. Dengan kata lain, TNCs bisa berdiri di negara mana yang mereka kehendaki dan MNCs tetap berlokasi di satu negara pusat, tapi keduanya memiliki persamaan karakter  gerakan aliran modal perusahaan yang mengalir ke seluruh belahan negara di dunia yang menjadi basis sumber modal keuntungan perusahaan. Keduanya adalah aktor-aktor penting dalam mengintegrasikan pasar nasional ke dalam perekonomian global melalui perdagangan lintas negara, baik dalam bentuk perdagangan antara perusahaan itu sendiri atau perdagangan antar perusahaan dengan pihak luar, dan melalui aliran investasi yang mengalir melintas batas-batas negara nasional. Trend hiperglobalis yang justru berkembang saat ini adalah perusahaan-perusahaan multinasional dapat menjadi aktor kunci dalam ekonomi global karena mampu melakukan integrasi secara vertikal, konsentrasi modal, organisasi pasar, dan manajemen dalam suatu skala yang dapat membuatnya menginternasional, ke arah ekonomi global dan kemudian memenuhi permintaan-permintaan dari pasar-pasar global. Hal ini disebabkan karena investasi modal dana terbesar perusahaan masih dikendalikan dari pusat, daripada tersebar ke dalam berbagai negara yang belum tentu kebijakan ekonomi-politiknya menguntungkan bagi perusahaan yang bersangkutan, seperti TNCs yang seringkali harus fleksibel terhadap segala benturan kebijakan ekonomi-politik negara yang bersangkutan.

Dengan contoh dari keterlibatan MNCs dalam mempengaruhi konstelasi ekonomi-politik negara, maka fundamentalisme pasar mereduksi peran negara-bangsa dalam menguasai sepenuhnya kebijakan-kebijakan ekonomi-politik pemerintah yang menyangkut legitimasi kewenangan segala sumber daya ekonomi nasionalnya. Ideologi neoliberalisme menampilkan tantangan nyata terhadap kekuasaan negara dengan berusaha mengubah keseimbangan kekuasaan antara negara dan masyarakat sipil. Ada dua prinsip penting yang menjadi pokok perubahan keseimbangan antara negara dan masyarakat sipil : pertama, Superioritas pasar di atas politik dalam menyediakan kebutuhan manusia, menciptakan kesejahteraan dan memajukan kebebasan pribadi. Kedua, Kebutuhan untuk melindungi hak-hak pasar individu, termasuk hak-hak kepemilikan harta, hak menegaskan ketidaksetaraan seseorang, dan hak untuk memilih berbagai macam barang dan jasa di pasar. Dari kedua prinsip tersebut kemudian memunculkan sejumlah kebijakan neoliberalisme yang mencakup :

a.     Deregulasi ekonomi, termasuk semakin terbuaknya perdagangan dan investasi internasional, pengurangan pajak usaha, dan penghilangan hambatan-hambatan birokrasi yang merintangi akumulasi dan profitabilitas swasta.

b.     Pengurangan hak-hak serikat dagang dan penciptaan pasar buruh yang fleksibel, yang bisa menentukan upahnya sendiri.

c.     Pemotongan belanja publik dalam pelayanan sosial seperti kesehatan, kesejahteraan dan pendidikan.

d.     Privatisasi pelayanan publik jika memungkinkan, dan menciptakan pasar buatan yang menerapkan prinsip-prinsip pasar seperti persaingan internal untuk pelayanan, kontrak pihak luar untuk tugas-tugas kerja pelengkap, dan bayaran berdasar kinerja pelayanan lain yang dijalankan negara.

e.     Pendefinisian ulang kewarganegaraan dimana hak sipil dan pasar yang terbatas ditegaskan, dengan mengebawahkan hak-hak masyarakat, dan warga diharapkan mengambil tanggung jawab pribadi yang lebih besar bagi mereka sendiri maupun tanggungannya.

f.      Perlu ditekankan bahwa pengaruh prinsip-prinsip neoliberal tadi tidak berlaku secara seragam oleh negara-negara yang telah dipengaruhi oleh paham neoliberal. Penerapan kebijakan-kebijakan tadi diperantarai oleh faktor-faktor seperti institusi politik dan budaya suatu negara, kekuatan negara dalam sistem ekonomi dunia, juga karakteristik sosial maupun ekonominya.

Sekalipun krisis ekonomi yang bermula dari mega krisis finansial Enron dan Lehman Brothers 2007 (subprime mortgage) menguatkan kembali peran negara dalam meregulasi mekanisme pasar, namun pengaruh fundamentalisme power ideologi pasar neoliberalisme tidak serta merta meredup begitu saja dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Neoliberalisme pada fase ini mengubah secara radikal pemerintah dan masyarakat dengan menekankan pada persaingan, desentralisasi, devolusi, deregulasi dan privatisasi atas industri, tanah dan pelayanan publik, serta mengganti kebijakan-kebijakan yang bersifat welfare menjadi workfarist ( Latif, 2009 : 16 ). Krisis finansial yang berkembang menjadi krisis ekonomi dalam pandangan Robert Reich disebut sebagai Supercapitalism. Supercapitalism adalah sebuah konsep yang menggamabrkan makin menguatnya kompetisi di dunia bisnis dalam memperebutkan konsumen dan investor yang sekarang telah merambah dunia politik. Persaingan bisnis itu mengakibatkan dana dalam jumlah besar mengalir deras dari korporasi dan badan-badan keuangan guna membiayai dan mengarahkan politik dan kebijakan publik untuk kepentingan mereka. Dengan kata lain,” Capitalism has invaded democracy.” Dalam tataran nasional, efek superkalpitalisme sebagaimana ditengarai Reich diyakini bisa berkembang subur di tanah air. Pesta demokrasi yang semarak sesungguhnya tidak lebih dari minus demokrasi. Lebih jauh lagi, salah satu dampak utama penetrasi kapitalisme ke dalam kehidupan berdemokrasi adalah menghilangnya warga Negara.

Menghilangnya warga negara yang dimaksud adalah memudarnya kepemilikan identitas nasional suatu bangsa yang berangkat dari keragaman pluralitas nilai-nilai identitas bersama, kebaikan bersama, nilai bersama dan legitimasi kewenangan dalam lingkup negara-bangsa. Dengan menghilangnya warga Negara, posisi Ideologi Pancasila berada di titik kerawanan yang mengesahkan disfungsi ketiga dimensi ideologi yang menyebabkan terjadinya di-integrasi nasional yang berdampingan dengan penetrasi identitas budaya konsumerisme Bangsa Indonesia. Benjamin Barber pernah memperlihatkan bagaimana kapitalisme berbentuk budaya konsumerisme membahayakan demokrasi. Menurut Barber, ekonomi kapitalis sekarang, selain membagi dunia ke dalam kubu berada dan tak berada, juga menumbuhkan etos baru ( ibid : 20 ).  Etos baru tersebut berangkat dari satu prinsip dasar etos pengerdilan (infantilization) sebagai basis ekonomi konsumeris berdasarkan kebutuhan yang diciptakan. Masyarakat konsumeris akan membenturkan kapitalisme dan demokrasi, sehingga kapitalisme, menurut Barber, “Sepertinya secara harfiah akan mengonsumsi dirinya sendiri, meninggalkan demokrasi dalam bahaya dan nasib warga negara dalam berdemokrasi setidaknya dilakukan melalui empat cara. Pertama, mengerdilkan konsumen dengan mengedepankan hal-hal yang gampang dan mudah dicapai ketimbang hal-hal yang harus dicapai dengan susah payah; yang sederhana di atas kerumitan, dan yang segera di atas perlahan-lahan. Kedua, memprivatkan warga negara sehingga “aku” berprioritas di atas “kita”. Ideologi privatisasi, menurut Barber, menempatkan pilihan sebagai hal mendasar bersifat pribadi, bukan menentukan “kehendak bersama” tetapi sebatas kumpulan dan rerata dari keinginan pribadi; muncul “civil schizophrenia” bersamaan dengan penolakan atas segala yang “civic” maupun “public”. Ketiga, pemerekan identitas. Branding recognition menggantikan identitas religious dan komunal – orang diidentifikasi melalui merek barang yang dikonsumsi ketimbang identitas religious ataupun etnisitasnya. Pendek kata, “inauthenticity becomes a kind of simulated authenticity”. Dan “makna” menjadi kehilangan makna. Keempat, meminjam mazhab Frankfurt, kelahiran totalitarianisme konsumer melalui penyerbuan semua aspek kehidupan manusia oleh korporasi akan mengakibatkan runtuhnya keberagaman dan munculnya totalitarianisme baru.

Gambar :

Operasi Kekuatan Neoliberal

 

 

2. Fundamentalisme  Agama

Fundamentalisme agama adalah gejala atau upaya programatik menjadikan doktrin agama tertentu sebagai satu-satunya dasar dan prinsip pengaturan seluruh bidang kehidupan masyarakat. istilah seluruh bidang mencakup berbagai urusan yang menyangkut hukum,  ketatanegaraan, ekonomi, budaya, pendidikan, keyakinan, relasi sosial, bahkan urusan cara berpakaian dan tata cara pergaulan (Priyono, 2011:37).

Ketika agama berhadapan dengan kenyatan-kenyataan empiris yang bertolak belakang dari tujuan horisontal ideal agama ( tujuan yang mengatur kehidupan antar umat beragama), maka  agama justru menjadi landasan pembenaran radikal ideologis dan simbolis. Radikalisasi pembenaran ideologis dan simbolis agama akan menyebabkan konflik horisontal, anarki, atau kekerasan kolektif yang merealisasikan doktrin agama sebagai satu-satunya dasar dan prinsip pengaturan seluruh bidang kehidupan masyarakat. Agama yang kongkrit adalah yang dihayati oleh pemeluknya dengan sistem ajaran, norma moral, institusi, ritus, simbol, para pemukanya. Semua unsur yang memberi wajah kongkrit agama ini bisa mengkristal dalam bentuk penafian terhadap yang berbeda, maka sangat rentan terjadi pertentangan. Pertentangan bisa terjadi di antara dua agama yang berbeda dalam wujud konflik horisontal, atau kekerasan kolektif yang mengatasnamakan agama atas dasar nilai-nilai tertentu  yang bertentangan secara etika dan moral atas dasar sistem ajaran, institusi dan keyakinan pemeluknya.

Terkait dengan agama yang merangkum berbagai pemeluknya ke dalam berbagai kelompok sosial. Pada intinya setiap kelompok sosial berusaha untuk mempertahankan eksistensinya dengan mempertahankan identitas asli nilai atau norma yang mendiferensiasikannya dengan kelompok lain, dan cenderung akan menolak perbedaan yang ada. Perbedaan akan dianggap sebagai pengaruh yang mengancam eksistensi kelompok tersebut. Fundamentalisme agama berangkat dari satu titik doktrin agama, bahwa agama bersangkutan adalah satu-satunya dasar dan prinsip pengaturan seluruh bidang kehidupan masyarakat. Jika memang demikian, sejauh mana doktrin tersebut bisa beradaptasi dengan kondisi plural bangsa Indonesia dikaitkan dengan pembenaran agama terhadap sebab-sebab tindakan kekerasannya sendiri ? sebuah postulat sementara tentang hal ini menyatakan agama lebih berperan fungsi ideologisnya sebagai pembenaran kekuasaan dan landasan simbolis kekerasan. Peran guru agama atau pemimpin agama sangat besar di dalam menanamkan kebencian terhadap pemeluk agama alain dan menolak untuk menerima yang berbeda. Di dalam interaksi komunikasi, pemaknaan sangat ditentukan oleh kerangka penafsiran . Mereka sangat menentukan dalam memberi kerangka penafsiran untuk melihat realitas dan hubungan dengan umat beragama lain. Tugas mereka seharusnya untuk menunjukkan wajah damai agama, penerimaan pluralitas dan toleransi. Namun ketika penafsiran menjadi sangat politis dan penuh kepentingan, peran guru dan pemuka agama itulah yang sebetulnya sangat menentukan. Maka masuknya kepentingan politik  bukan suatu cara berpikir yang dipaksakan, tetapi merupakan kelanjutan atau perpanjangan dari cara berpikir yang telah ditanamkan oleh para guru dan pemuka agama. Perbedaan yang ditekankan untuk memberi corak identitas dimanfaatkan untuk kepentingan diri atau kelompok (Haryatmoko, 2010:83-84).

Upaya memahami kaitan agama dan politik menyentuh tiga mekanisme pokok yang menentukan : pertama, kerangka penafsiran religius terhadap hubungan sosial (fungsi ideologi). Agama menjadi perekat suatu masyarakat karena memberi kerangka penafsiran dalam pemaknaan hubungan-hubungan sosial. Sejauhmana suatu tatanan sosial dianggap representasi religius, yang dikehendaki Tuhan.  kedua, agama sebagai faktor identitas. Agama sebagai faktor identitas dapat didefinisikan sebagai kepemilikan pada kelompok sosial tertentu. Kepemilikan ini memberi stabilitas sosial, status, pandangan hidup, cara berpikir dan ethos. Ini lebih kental lagi jika dikombinasikan dengan identitas etnis : Aceh Muslim, Flores Katolik, Bali Hindu. Pertentangan etnis atau pribadi bisa menjadi konflik antar agama. Faktor identitas ini sekaligus berfungsi sebagai kapital sosial bila dilihat dari perspektif Bourdieu karena merupakan jejaring atau sumber daya berkat kepemilikan pada agama yang sama, lalu menjadi aktor perekat yang bisa menumbuhkan kepercayaan dan solidaritas, meski di sisi lain juga menjadi alat diskriminasi. ketiga, agama sebagai legitimasi etis hubungan sosial. Berbeda dengan agama sebagai kerangka penafsiran, mekanisme yang ketiga ini bukan sakralisasi hubungan sosial, tetapi suatu tatanan sosial mendapat dukungan dari agama. Dalam konteks ini, formalisme agama menjadi unsur penting di dalam penghayatan karena terkait dengan masalah pengakuan sosial dan kebanggaan pada kepemilikan kelompok. Maka butuh penamaan dari suatu sistem sosial, ekonomi dan budaya dengan jargon-jargon agama yang akan semakin meningkatkan fanatisme pemeluknya. Ketika fundamentalisme agama berangkat dari titik tolak kerangka penafsiran religiusnya terhadap hubungan sosial, agama sebagai faktor identitas dan agama sebagai legitimasi etis hubungan sosial, yang berhadapan dengan kerumitan problematika pembangunan ekonomi dan ketimpangan problem struktural sistem politik, maka yang timbul kemudian adalah kelahiran politik radikalisme agama.

Politik radikalisme yang dibawa oleh fundamentalisme agama akan menuntut pembentukan basis-basis hubungan antar kelompok sosial dalam suatu negara berdasarkan ideologi yang memuat penafsiran religius, faktor identitas dan legitimasi etis agama yang bersangkutan. Dampak signifikan terpenting terhadap integrasi nasional adalah terpisahnya berbagai identitas yang masing-masing memuat sub-ideologi yang berperan penting dalam strukturisasi tindakan sosial.Kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini sebenarnya tidak jauh berbeda dari strukturisasi tindakan sosial yang dijelaskan oleh Anthony Giddens sebagai interaksi yang berulang dan terpola dalam jangka waktu tertentu dan dalam ruang tertentu akan menghasilkan struktur. Interaksi itu dilakukan oleh pelaku-pelaku dan dibentuk di dalam perilaku subyek pelaku. Interaksi sosial antar pluralitas identitas kebangsaan seperti Indonesia membutuhkan ideologi agar dapat masuk ke dalam sistem politik yang keduanya menjamin integrasi nasional bisa tetap berdiri kokok di atas fondasi negara-bangsa.

Ada tiga bentuk interaksi sosial yang dominan di dalam masyarakat yaitu komunikasi, kekuasaan dan moralitas. Komunikasi makna di dalam interaksi ditentukan oleh kerangka penafsiran. Maka pemaknaan akan apa yang dilakukan dan dikatakan tidak bisa lepas dari kerangka penafsiran tersebut. Kerangka penafsiran ini tidak lepas dari tatanan pengetahuan kognitif yang menjadi struktur pemaknaan suatu komunitas (misalnya : komunitas agama). Sedangkan hubungan kekuasaan sangat ditentukan oleh fasilitas yang dimiliki. Akumulasi kepemilikan fasilitas ini semakin meningkatkan kemampuan di dalam mempengaruhi perilaku pihak-pihak lain atau kemampuan dominasinya ( misalnya : elit politik pemerintahan, guru agama dan pemuka agama). Akhirnya semua tindakan, termasuk kekuasaan, selalu membutuhkan dasar pembenaran. Kerangka ini masuk di dalam interaksi moralitas. Dasar pembenaran tindakan atau kekuasaan ini didapat dari norma (hukum, tradisi, agama, aturan, kebiasaan) atau tatanan yang sah. Ketiga interaksi (komunikasi, kekuasaan, moralitas) dan struktur yang dibentuk (pemaknaan, dominasi, legitimasi) merupakan kesatuan integral, sedangkan pemisahan hanya pada tingkat analisis. Politik radikalisme yang dihasilkan oleh fundamentalisme agama merupakan reaksi umpan balik terhadap memudarnya identitas bangsa Indonesia dari aspek hubungan interaksi (komunikasi, kekuasaan, moralitas) dan struktur yang dibentuk (pemaknaan, dominasi, legitimasi) terhadap kepemilikan identitas nasional suatu bangsa yang berangkat dari keragaman pluralitas nilai-nilai identitas bersama, kebaikan bersama, nilai bersama dan legitimasi kewenangan dalam lingkup negara-bangsa.

Kunci sukses radikalisme adalah kemampuan memberi kepastian dogmatis. Indoktrinasi dogmatis yang diberikan adalah timbulnya ketidakpastian ekonomi global yang melahirkan pengangguran dan ketidakadilan, radikalisme agama menjanjikan ekonomi adil dan persaudaran melalui revolusi moral. Dengan cara ini radikalisme memberi identitas pasti. Bukan hanya memberi janji, namun menjamin; bukan atas dasar analisa, namun melandaskan pada keyakinan. Kemampuan memberi kepastian bahwa kerumitan problematika pembangunan ekonomi dan ketimpangan problem struktural sistem politik menciptakan ketegangan-ketegangan sosial. Kepastian bahwa terdapat ketidakpastian ekonomi global yang melahirkan berbagai macam kondisi yang menciptakan berbagai macam ketimpangan seperti yang terjadi dalam masyarakat Indonesia saat ini. Bermacam-macam ketimpangan yang dikenal adalah ketimpangan dalam pendidikan, ekonomi, kekuasaan, prestise-prestise sosial, perbedaan-perbedaan etnis, agama, dst. Ketimpangan-ketimpangan ini mencakup dimensi-dimensi eksploitasi, represi dan diskriminasi. Bukan hanya jurang yang kaya dan miskin, melainkan juga perlakuan yang tidak sama terhadap berbagai kelompok politis, agama dan suku di Indonesia telah menjadi tempat persemaian konflik-konflik kolektif (Hardiman, 2010:86). Sebagaimana ketimpangan sosial yang menjadi modus operandi fundamentalisme agama. Sikap kolektif, identitas kolektif, kepentingan bersama, bentuk-bentuk ekspresi, ideologi, utopia, organisasi dan mobilisasi bergerak ke arah pergerakan radikalisme ideoligisasi agama di Indonesia yang menjustifikasikan kelemahan atau kekurangmampuan negara dalam mengelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian fungsi ideologi agama dalam hal ini lebih merupakan jembatan pengantar fundamentalisme agama yang bergerak ke arah radikalisme ideologi agama yang berusaha menanamkan satu persepsi bahwa setiap modus gerakan radikal agama menjanjikan setiap anggotanya kembali hijrah menjadi individu bebas dari nilai-nilai inklusif kewarganegaraan. Daya tarik gerakan radikal terletak dalam kemampuannya menawarkan payung alternatif dalam wadah komunitas yang berdiri terpisah dari masyarakat terbuka (open society) sekitar mereka. Ia muncul mendengungkan seruan terbuka kembali ke identitas dasar dan menyapa mereka yang ingin melakukan hijra (migrasi) internal melindungi diri Dari noda dan godaan dunia luar (Hasan, 2010:15).

Merebaknya berbagai organisasi non formal agama yang berujung pada konflik kekerasan kolektif  (Islam : Majelis Mujahidin Indonesia, Hisbut Tahrir, Gerakan NII, Amadiyah ) memunculkan satu pertanyaan fundamental juga pada akhirnya. Apakah agama selalu menimbulkan kekerasan yang merumuskan ideologi keagamaan vis a vis ideologi negara yaitu Pancasila? Karakter pertanyaan seperti itu  lebih bersifat  utopia ideologis dan retoris. Untuk mengubahnya menjadi pertanyaan ilmiah,  kita harus meninggalkan konsep agama yang elusif. Seperti disebutkan di atas, konsep agama terlalu abstrak sehingga tidak bisa dioperasionalisasikan. Untuk menjawab pertanyaan di atas, harus membatasi konsep agama pada aktor-aktor agama. Yang dimaksud dengan aktor agama ialah orang yang dibentuk oleh komunitas agama dan yang bertindak dengan maksud untuk menegakkan, menyebarkan, atau mempertahankan  nilai-nilai dan ajaran agamanya. Individu,  kelompok, komunitas, atau bahkan negara yanh raison d’etre dibentuk oleh dan untuk agama kita masukkan dalam kategori aktor agama. Dengan begitu sekarang, kita dapat memilahkan dengan tegas mana tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aktor agama dan mana yang bukan (Rakhmat, 2011:169). Aktor agama hidup di tengah-tengah sistem sosial dengan tradisi yang sudah berlangsung sejak zaman nenek moyangnya. Perlahan tapi pasti ia menyerap nilai-nilai dan doktrin-doktrin keagamaan yang yang diterima secara umum. Ia menginternalisasikannya setelah terlibat dengan agen-agen sosialisasi. Seperti sekolah, madrasah, masjid, gereja, media, komunitas dan tokoh-tokohnya. Ada tiga orientasi keagamaan . Ketiganya berkaitan dengan tingkat toleransi akan perbedaan paham, yang pada gilirannya berhubungan dengan penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan konflik.  Berdasarkan tiga orientasi itu kita mengidentifikasi tiga tipe aktor agama. Ekslusivis, adalah aktor agama yang membangun tembok dan menciptakan sebuah “enclave”, daerah terlindung, yang steril. Ia hanya percaya pada satu-satunya kebenaran, satu jalan untuk memahami realitas, dan satu cara untuk menafsirkan teks-teks suci. Secara soteriologis (ilmu tentang keselamatan), ia percaya hanya kelompok dia saja yang akan selamat. Kelompok yang lain dijamin masuk neraka. Sebaliknya Inklusivis, mengakui adanya keragaman tradisi, komunitas dan kebenaran. Semuanya adalah jalan menuju kebenaran. Tetapi agama (baca, paham keagamaan) yang dianutnya tetaplah jalan yang paling lurus, yang paling sempurna, di atas dan mencakup semua paham keagamaan lainnya. Terakhir pluralis, menganggap bahwa kebenaran bukan hanya milik satu tradisi atau komunitas keagamaan. Perbedaan komunitas dan tradisi tidak dianggap sebagai penghalang yang harus dilenyapkan, tetapi sebagai peluang untuk dialog.  Ketiga paham orientasi fundamentalisme agama yang dilakukan oleh aktor-aktor agama tersebut hanya bisa hidup di dalam stateless yang menurut Charles Kimball (When Religions Become Evil, 2002) menyebut lima ciri agama yang sudah berubah menjadi kejahatan (mengacu kepada faktor-faktor/institusi-institusi sekular yang memicu motif tindakan kekerasan seperti kepentingan ekonomi, persoalan etnis, nasionalisme, masalah politik):

a.       Kalau  institusi politik sudah mempercayai kebenaran mutlak (absolute claims)

b.      Menuntut kepatuhan membuta (blind obedience)

c.       Merencanakan masa depan yang gemilang (establishment of ideal times)

d.      Menghalalkan segala cara (ends justify means)

e.      Menyatakan perang suci (declaring holy war) : politik sudah menjadi agama

 
 

III. KESIMPULAN

Dalam konteks dimensi ideologi Pancasila sebagai ideologi nasional, Baik fundamentalisme pasar dan agama mendelegitimasi Kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan sekaligus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat terpecah ke dalam dua kubu yang saling memperjuangkan eksistensi masing-masing  fundamentalisme tersebut dengan saling berkompetisi demi mempertahankan status quo masing-masing dalam gelombang globalisasi dunia.

Bagi para penganut fundamentalisme pasar, prinsip/dasar fundamentalis yang mengontrol seluruh bidang kehidupan dalam tatanan masyarakat tidak ubahnya seperti sebuah ideologi kontemporer yang mengangungkan privatisasi kebutuhan dan keinginan masyarakat dengan melepas atribut kewarganegaraannya tanpa mau didikte oleh berbagai regulasi negara sebagai aktor pengontrol utama kendali perekonomian masyarakat negara-bangsa. Modus fundamentalisme pasar tersebut lazim disebut dengan ideologi Neoliberalisme yang free fight liberalism. Kehadiran fundamentalisme agama merupakan reaksi umpan balik bagi para penganutnya yang sebenarnya merupakan bagian dari masyarakat yang termaginalkan dari arena kompetisi bebas para individu neoliberalis akibat kurangnya kemampuan daya saing kompetisi mereka sebagai dampak dari ketimpangan struktural kehidupan sosial yang terjadi di tengah arena persaingan pasar ekonomi di atas. Baik para aktor fundamentalisme agama yang eksklusif, inklusif maupun pluralis sebenarnya memiliki pola solusi yang sama ketika berhadapan dengan para fundamentalis pasar. Mereka menggunakan agama sebagai jalan utama perlawanan total terhadap dunia material pasar agar kembali hijrah sebagai komunitas sosial yang menawarkan payung keamanan dunia immateri yang jauh dari berbagai macam godaan nafsu materi globalisasi pasar ekonomi dunia yang sistematis dan integral menjadi sebuah ideologi privatisasi yang menafikan kebersamaan ruang sosial agama sebagai jalan kemaslahatan negara-bangsa.

Kedua bentuk fundamentalisme inilah yang sebenarnya meng-antitesiskan-kann Ideologi Pancasila yang sebenarnya memiliki kandungan ontologis, epistemologis dan aksiologis pertumbuhan dan perkembangan Bangsa Indonesia yang diwarnai dengan benturan politik identitas perbedaan sub-ideologi dalam bentuk agama, budaya, ras maupun etnis. Prinsip Ketuhanan, Kemanusiaan, persatuan, Kedaulatan rakyat maupun keadilan sosial menjadi kelima prinsip dasar/sila yang oleh para kaum fundamentalis pasar maupun agama diterminologikan sebagai fungsi ideologi privatisasi eksklusif yang berlaku dalam interpretasi mikro sentris menurut versi mereka sendiri, dan bukan digali dari eksplorasi para founding father Negara-Bangsa Indonesia.

 

Daftar Pustaka

 

A.      Buku :

Alfian. (1992). Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia. Jakarta : PT. Gramedia

 

Ali, As’ad Said. (2009). Negara Pancasila : Jalan Kemaslahatan Berbangsa. Jakarta : LP3ES Indonesia

 

Faulks, Keith. (2010). Sosiologi Politik : Pengantar Kritis. Bandung : Nusa Media

 

Hardiman, F.Budi. (2011). Massa, Terror dan Trauma : Menggeledah Negativitas Masyarakat Kita. Yogyakarta : Lamalera

 

Haryatmoko. (2010). Dominasi Penuh Muslihat : Akar Kekerasan dan Diskriminasi. Jakarta : Gramedia

 

Pustaka Utama

B.      Artikel Dalam Jurnal  :

Hasan, Noorhaidi. (2010). Ideologi, Identitas dan ekonomi politik kekerasan : mencari Model Solusi mengatasi Ancaman Radikalisme dan Terorisme Di Indonesia. Prisma : Islam dan Dunia – Perjumpaan Di Tengah Perbenturan. LP3ES. Vol.29 (4) : 15

 

Hidayat, Rizal.A. (2009). Quo vadis NeoLiberalisme Terhadap Ketahanan Konstelasi Ekonomi-Politik Indonesia. Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan. FISIP HI UPN”Veteran” Yogyakarta.  Vol.1 (2) : 167-168

Latif, Yudi. (2009). Requiem Dini, Krisis Finansial dan Krisis Demokrasi. Prisma : Senjakala Kapitalisme dan Krisis Demokrasi. LP3ES. Vol.28 (1) : 16

Priyono, B.Herry. (2011). Dua Nafsu Bertemu : Perihal Kaitan Fundamentalisme Agama dan Pasar. Prisma : Demokrasi Yang Dibajak – Perselingkuhan Negara, Fundamentalisme Pasar dan Agama. LP3ES. Vol 6 (1) : 37

Rakhmat, Jalaluddin. (2011). Benarkah Agama Menyebabkan  Tindakan Kekerasan ?. Prisma : Demokrasi Yang Dibajak – Perselingkuhan Negara, Fundamentalisme Pasar dan Agama. LP3ES. Vol 6 (1) : 169

 

C.      Surat Kabar :

 

Kompas, 26 Mei 2009

Kompas, 1 Oktober 2011

PANCASILA : Jalan Kemaslahatan Berbangsa Menuju Indonesia Raya

A.      PENDAHULUAN

Pancasila merupakan ideologi, falsafah, pedoman, pandangan hidup, serta sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia. Pancasila diyakini oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai suatu landasan berbangsa dan bernegara dan diyakini sebagai unsur pemersatu bangsa yang terdiri dari berbagai jenis suku bangsa, agama, dan ras.

NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang sangat kental pluralismenya, dikarenakan Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri dari berbagai jenis suku bangsa, agama, dan ras. Indonesia juga merupakan negara kesatuan yang terdiri dari ribuan kepulauan yang memiliki beraneka ragam kekayaan alam di dalamnya.

Dari semua perbedaan tersebut, bukanlah menjadi suatu ancaman maupun hambatan bagi Indonesia untuk bersatu dan hidup bersama menuju kesejahteraan umum, perbedaan bukanlah suatu hal yang mutlak untuk tidak dapat bersatu. Akan tetapi, dari perbedaan tersebut dapat dijadikan suatu formulasi untuk mengisi kekurangan satu sama lain dalam upaya menuju kesejahteraan umum dengan semangat persatuan dan kesatuan.

 

B.       PEMBAHASAN

1. Unsur Ketuhanan

Dalam bingkai NKRI, perbedaan itu memang ada, namun pada dasarnya kita sama, yaitu sama-sama sebagai “manusia”. Lebih tepatnya lagi, meskipun kita berbeda-beda, namun pada hakikatnya kita adalah sama, yaitu sama-sama “makhluk Tuhan”.

Manusia Indonesia adalah manusia yang berketuhanan, itulah sebabnya manusia Indonesia memiliki pola pikir yang religius. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan kepercayaan lainnya merupakan berbagai jenis agama yang dipeluk oleh seluruh masyarakat Indonesia. Meskipun agamanya berbeda, namun pada dasarnya kita sama, yaitu sama-sama percaya dan yakin kepada sila kesatu dalam Pancasila, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sila kesatu dalam Pancasila itulah yang mempersatukan kita dalam perbedaan kepercayaan atau keyakinan dalam kehidupan beragama. Karena pada dasarnya Tuhan mengajarkan kita sebagai manusia untuk saling mencintai dan mengasihi terhadap sesama manusia.

Dan kita yakin dan percaya bahwa setiap agama, apapun agama tersebut pasti selalu mengajarkan nilai-nilai kemuliaan kepada kita sebagai manusia. Oleh sebab itu, berbeda keyakinan dan kepercayaan bukanlah suatu masalah yang dapat memecah belah persatuan, melainkan dapat menjadi suatu unsur kemuliaan dalam toleransi antar umat beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Unsur Kemanusiaan

Manusia adalah makhluk Tuhan yang sempurna, karena Tuhan memberikan karunia berupa akal dan pikiran kepada manusia untuk hidup dan menyembah kepada-Nya. Tuhan mengajarkan kita sebagai manusia untuk hidup rukun, adil, dan saling mencintai sesama. Sila kedua dalam Pancasila, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” telah mengamanatkan kita hal yang serupa. Oleh sebab itu kita sebagai manusia diwajibkan untuk menjadi manusia yang beradab. Beradab dalam hal ini berarti kita sebagai manusia diwajibkan untuk saling menghormati, menghargai, dan tolong-menolong antar sesama. Apabila hal tersebut telah berjalan, maka niscaya nilai-nilai persaudaraan diantara kita sebagai manusia akan terwujud dengan sendirinya.

3. Unsur Persatuan

Manusia Indonesia pada dasarnya merupakan kumpulan manusia yang memiliki watak bergotong-royong dalam kebersamaan, selalu mengedepankan asas gotong-royong dan kebersamaan dalam setiap mencapai suatu tujuan bersama. Oleh sebab itu unsur persatuan dan kesatuan adalah ciri khas manusia Indonesia dalam setiap menjalankan pekerjaan maupun dalam mencapai tujuan bersama. Manusia Indonesia percaya dan yakin apabila kita semua bersatu padu, maka seberat apapun pekerjaan akan terasa ringan, serta niscaya segala tujuan yang akan kita inginkan akan tercapai bersama-sama. Oleh sebab itu sila ketiga Pancasila, yaitu “Persatuan Indonesia” mengamanatkan kita sebagai manusia Indonesia untuk bersatu padu dalam mencapai tujuan bersama.

 

4. Unsur Musyawarah & Mufakat

Pada dasarnya setiap manusia hidup memiliki tujuan, namun dalam bingkai persatuan, setiap manusia memiliki tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan bersama. Musyawarah adalah unsur terpenting dalam pengambilan keputusan guna tercapainya mufakat. Manusia Indonesia terbiasa dan percaya bahwa musyawarah merupakan metode yang tepat dalam upaya menentukan arah tujuan bersama. Arti musyawarah yang sesungguhnya tidak mengenal adanya suara mayoritas maupun minoritas, karena adanya suara mayoritas dan minoritas hanya menjadikan suatu masalah dan bom waktu dalam tubuh suatu bangsa, karena dapat menimbulkan polemik atau pertentangan antara kaum mayoritas dan kaum minoritas. Oleh sebab itu musyawarah dalam pengertian sila ke-empat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, mengajarkan kita agar setiap permusyawaratan memperhatikan dan menjalankan segala aspirasi dari setiap anggota masyarakat Indonesia dengan bijaksana, demi terwujudnya keadilan sosial.

 

5. Unsur Keadilan Sosial

Melihat dari ke-empat unsur diatas, apabila ke-empat unsur diatas telah dilaksanakan dengan baik, niscaya keadilan sosial akan tercapai oleh kita bersama, karena keadilan sosial adalah cita-cita terbesar atau tujuan utama dari dibentuknya negara Indonesia. Sila kelima dalam Pancasila, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mengamanatkan hal yang serupa. Keadilan sosial merupakan suatu tujuan akhir manusia Indonesia yang menginginkan kemajuan bangsa, perlindungan hak asasi manusia, jaminan atas kepastian hukum yang berkeadilan, serta kesejahteraan umum. Semua tujuan tersebut dapat kita capai bersama selama kita dapat memahami, menjiwai, serta menerapkan amanat dari Pancasila itu sendiri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

 

C.      PENUTUP

Manusia adalah makhluk Tuhan, dan sudah pastinya bahwa manusia Indonesia adalah “makhluk yang berketuhanan”. Agama adalah pedoman setiap manusia dalam menjalankan nilai-nilai kemuliaan di muka bumi. Setiap agama apapun pada dasarnya mengajarkan kita kepada kebajikan, dan kita sebagai manusia senantiasa menjalankan ajaran agama kita masing-masing sebaik mungkin.

Ketika kita telah menjalankan nilai-nilai kemuliaan tersebut dengan baik, maka dengan sendirinya kita menjadi manusia yang arif dan bijak. Manusia yang bijak adalah manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai “kemanusiaan”, saling menghormati, menghargai, dan mencintai sesama manusia.

Dan ketika kita sudah menjadi manusia yang bijak dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, maka dengan sendirinya semangat “persatuan dan kesatuan” akan terbentuk. Dengan menjiwai asas gotong-royong, kebersamaan, dan persaudaraan demi upaya mencapai tujuan bersama.

Dalam mencapai suatu tujuan bersama tersebut, alangkah baiknya kita menentukan arah tujuan bersama tersebut dengan metode “musyawarah” dengan mengedepankan nilai-nilai kebijaksanaan demi tercapainya suatu “permufakatan”.

Ketika kita telah menjalankan segala upaya diatas dengan amanah dan bijaksana, maka tujuan akhir kita sebagai manusia Indonesia, yaitu “keadilan sosial” akan terwujud dengan sendirinya, demi cita-cita bangsa Indonesia, yaitu “keadilan dan kemakmuran”.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Penulis :

Ryan Muhammad, SH.

Ketua Bidang Penelitian & Pengembangan

FORUM KAJIAN HUKUM DAN KONSTITUSI (FKHK)

BERITA SEPUTAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN LAMBANG GARUDA PANCASILA

MK RESTUI WARGA GUNAKAN LAMBANG GARUDA

Selasa, 15 Januari 2013 | 16:47 WIB

 

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi merestui setiap warga negara menggunakan lambang negara, burung Garuda, dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan Pasal 57 huruf d dan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera Bahasa dan Lambang Negara serta lagu Kebangsaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kedua pasal itu melarang, bahkan mengancam pidana bagi warga negara menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam undang-undang tersebut. Mahkamah berpendapat pembatasan ini merupakan pengekangan terhadap ekspresi dan apresiasi warga negara akan identitasnya. Pengekangan ini juga dinilai mengurangi rasa memiliki sebagai warga negara.

Pernyataan ini merupakan pendapat Mahkamah dalam putusan atas perkara nomor 4/PUU-X/2012. "Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian," kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Mahfud Md. dalam sidang putusan di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 15 Januari 2013.

Majelis berpendapat, burung Garuda Pancasila bukan sebuah ikon karena tidak memiliki kemiripan secara langsung dengan konsep negara Indonesia, tapi suatu lambang karena mewakili keseluruhan negara. Dengan demikian, menurut majelis, individu warga negara sebagai bagian dari negara memiliki hak untuk mempergunakan lambang negara atau identitas lain dari negara secara terpisah atau bersama-sama, bahkan secara eksklusif.

Permohonan ini diajukan Koalisi Gerakan Bebaskan Garuda Pancasila, yang menganggap pelanggaran untuk penggunaan lambang negara telah membuka ruang diskriminasi dan kriminalisasi warga negara yang hendak menggunakannya. Dua orang pemohon sendiri, yaitu Erwin Agustian dan Eko Santoso, pernah menjalani hukuman percobaan karena menggunakan lambang negara Garuda dalam stempel organisasi.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Purwakarta menghukum dua buruh tersebut selama satu bulan penjara dengan masa percobaan tiga bulan penjara. Dua buruh asal Purwakarta ini dipidanakan karena menggunakan stempel berlambangkan mirip lambang negara Garuda untuk keperluan pemilihan ketua serikat pekerja PT Sumi Indo Wiring System.

Polisi menangkap dan menjerat keduanya dengan Pasal 69 UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, dengan ancaman pidana satu tahun penjara dan denda maksimal Rp 100 juta. Padahal keduanya beralasan menggunakan lambang negara sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap lambang negara tersebut.

Link :
http://www.tempo.co/read/news/2013/01/15/063454556/MK-Restui-Warga-Gunakan-Lambang-Garuda

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WARGA KINI LEBIH BEBAS GUNAKAN LAMBANG GARUDA
Selasa, 15 Januari 2013 15:01 WIB

Jakarta (ANTARA News) - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan masyarakat bebas menggunakan lambang negara Garuda Pancasila dalam berbagai kegiatan selama ditujukan untuk mengekspresikan kecintaan kepada negara.

Pernyataan itu tertuang dalam keputusan MK yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Konstitusi Mahfud MD di Jakarta, Selasa.

MK memutuskan mengabulkan sebagian permohonan pengujian Pasal 57 huruf d Undang-undang (UU) No.24/2009 tentang Bendera, dan Lambang Negara serta Lagu kebangsaan serta menyatakan ketentuan itu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat.

Pasal 57 huruf d UU No.24/2009 berbunyi: "Setiap orang dilarang menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini".

Pasal 57 huruf d ini juga berhubungan dengan Pasal 69 huruf c berisikan ancaman pidana bagi siapapun yang menggunakan lambang negara untuk keperluan lain.

Menurut hakim konstitusi, pembatasan penggunaan lambang negara merupakan suatu bentuk pengekangan.

Padahal menurut Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil "ada nilai identitas diri sebagai bangsa Indonesia yang terkandung di dalamnya ketika masyarakat mengunakan lambang negara bentuk berekspresi.

Fadlil mengatakan, larangan penggunaan lambang negara dalam Pasal 57 huruf d UU No.24/2009 sama sekali tidak tepat karena tidak memuat rumusan yang jelas.

"Apalagi larangan tersebut diikuti dengan ancaman pidana. Seharusnya ketentuan mengenai perbuatan yang diancam pidana memenuhi rumusan yang bersifat jelas dan tegas," katanya.

Menurut MK, lambang Garuda Pancasila seharusnya menjadi milik bersama seluruh masyarakat karena merupakan perangkat nilai budaya Indonesia.

"Apalagi jika mengingat bahwa Pancasila sebagai sistem nilai adalah terlahir atau merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia," kata Ahmad Fadlil.
Link :

http://www.antaranews.com/berita/353206/warga-kini-lebih-bebas-gunakan-lambang-garuda?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MK: PENGGUNAAN LAMBANG BURUNG GARUDA TIDAK LANGGAR UUD 45

Selasa, 15/01/2013 13:26 WIB

 

Jakarta - Penggunaan lambang Burung Garuda dalam pakaian dan asesoris empat menjadi polemik. Sebab dengan adanya UU No 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan seseorang bisa dipenjara karena sembarangan menggambar dan menggunakan lambang tersebut.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengabulkan permohonan pemohon dalam penggunaan lambang Burung Garuda. Tapi penggunaan lambang negara itu tidak melanggar UU. Seseorang tidak bisa dipidana hanya kerena menggambar dan memakai lambang Burung Garuda.

“Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” kata Ketua Majelis, Mahfud MD di ruang sidang MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (15/1/2013)

Mahfud mengatakan, MK berpendapat pembatasan penggunaan lambang negara merupakan bentuk pengekangan ekspresi dan apresiasi warga negara akan identitasnya sebagai warga negara.

 

“Pengekangan yang demikian dapat mengurangi rasa memiliki yang ada pada warga negara terhadap lambang negaranya, dan bukan tidak mungkin dalam derajat tertentu mengurangi kadar nasionalisme, yang tentunya justru berlawanan dengan maksud dibentuknya Undang-Undang a qou,” ujar Mahfud.

Secara faktual lambang negara telah lazim dipergunakan dalam berbagai aktivitas masyarakat, antara lain disematkan di penutup kepala, sebagai bentuk monumen atau tugu, digambarkan di baju, disematkan di seragam siswa sekolah, yang semuanya tidak termasuk penggunaan yang wajib maupun yang diizinkan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 57 huruf d Undang-Undang a quo.

“Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat larangan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d Undang-Undang a quo tidak tepat. Apalagi larangan tersebut diikuti dengan ancaman pidana, yang seharusnya ketentuan mengenai perbuatan yang diancam pidana harus memenuhi rumusan yang bersifat jelas dan tegas (lex certa), tertulis (lex scripta), dan ketat (lex stricta),” kata ketua MK itu.

Seperti diketahui, Forum Tim Koalisi Gerakan Bebaskan Garuda Pancasila menguji UU No 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan tersebut ke MK. Menurut FKHK, UU tersebut mengkriminalkan masyarakat yang ingin mewujudkan rasa cinta terhadap lambang burung garuda.

Dalam UU itu, penggunaan negara, bahasa dan bendera negara dinilai pemohon sangat limitatif. Masyarakat yang menggunakan simbol tersebut di luar batasan yang disebut UU menjadi perbuatan tindak kriminal.

Aturan limitatif ini mengakibatkan Lambang Negara terasing. Apalagi Burung Garuda sebagai simbol dari Pancasila menjadi sakral dan tidak memasyarakat. Hal ini akhirnya mengakibatkan nilai-nilai Pancasila pun luntur.

 

Link :

http://news.detik.com/read/2013/01/15/132613/2142553/10/mk-penggunaan-lambang-burung-garuda-tidak-langgar-uud

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

LANGGAR KEBEBASAN BEREKSPRESI, LARANGAN PENGGUNAAN LAMBANG NEGARA DINYATAKAN INKONSTITUSIONAL

Tuesday, 15 Jan 2013 18:02:06

JAKARTA, Berita HUKUM - Pembatasan penggunaan lambang negara yang tertuang dalam Pasal 57 huruf d Undang-Undang No. 24 /2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, merupakan bentuk pengekangan ekspresi dan apresiasi warga negara akan identitasnya sebagai warga negara. Pengekangan yang demikian dapat mengurangi rasa memiliki yang ada pada warga negara terhadap lambang negaranya, dan bukan tidak mungkin dalam derajat tertentu mengurangi kadar nasionalisme. Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 57 huruf d UU tersebut beralasan menurut hukum dan menyatakan Pasal 57 huruf d UU tersebut inkonstitusional. “Pasal 57 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh. Mahfud MD, saat membacakan Putusan Perkara Nomor 4/PUU-X/2012, Selasa (15/1), di Ruang Sidang Pleno MK. Selain terhadap Pasal 57 huruf d, Mahkamah juga menyatakan 69 huruf c UU tersebut inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Forum Kajian Hukum dan Konstitusi dkk mempersoalkan Pasal 57 huruf c dan huruf d UU tersebut. Pasal 57 huruf c tidak sesuai semangat kebebasan berpikir, berkehendak, serta berserikat dan berkumpul untuk mengekspresikan kehendaknya di muka umum. Pasal 57 huruf d kental tindakan diskriminasi warga negara dan pasal ini menyebabkan kriminalisasi tanpa mempertimbangkan rasa nasionalisme, yang terkait ketentuan pidana Pasal 69. Penggunaan lambang negara oleh masyarakat walaupun dilandasi oleh nasionalisme, tetap dikriminalkan. Pasal 57 huruf c dan huruf d UU 24/2009 telah menghalangi para Pemohon untuk menggunakan lambang Negara Republik Indonesia, bahkan dua Pemohon pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan karena menggunakan lambang negara untuk kegiatannya. Pasal 57 huruf c dan d Undang-Undang No. 24 /2009, menyebutkan, “Setiap orang dilarang: c. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; dan, d. menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.” Sedangkan Pasal 69 huru c, menyebutkan, “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setiap orang yang: c. dengan sengaja menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.(su/mk/bhc/rby)

Link :

PERNYATAAN SIKAP FKHK TERHADAP SIDANG PUTUSAN UJI MATERIL TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN LAMBANG GARUDA PANCASILA

INI ADALAH PERNYATAAN SIKAP FORUM KAJIAN HUKUM DAN KONSTITUSI (FKHK) DALAM SIDANG PUTUSAN UJI MATERIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 PASAL 57 HURUF C DAN D TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN LAMBANG NEGARA GARUDA PANCASILA YANG AKAN DIGELAR PADA HARI SELASA, 15 JANUARI 2013 – PKL. 14.00

Lambang Garuda Pancasila adalah memiliki keterkaitan erat dengan Pancasila, atau bisa dikatakan bahwa jika di wujudkan secara grafis Pancasila itu sendiri selalu di wujudkan melalui Garuda Pancasila.

Garuda Pancasila adalah Lambang Negara Republik Indonesia dan mengenai peraturannya diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Jika kita memperhatikan dalam konsideran menimbang sebagai maksud secara filosofis Undang-Undang No. 24 Tahun 2009, huruf a dan b dikatakan :

a. bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan merupakan sarana pemersatu identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. bahwa bendera dan bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keanekaragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian pada pasal 46 dikatakan :

“Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis diatas pita yang dicengkram oleh Garuda”

Selanjutnya pada pasal 48 ayat 2 dikatakan bahwa :

Ayat 2 :

ada perisai sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut:

a. dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima;

b. dasar Kemanusiaan yang adil dan Beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai;

c. dasar Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin dibagian kiri atas perisai;

d. dasar Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng dibagian kanan atas perisai; dan

e. dasar Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi dibagian kanan bawah perisai

Artinya Undang-undang No. 24 Tahun 2009 sendiri yang menegaskan ada hubungan antara Lambang Negara Garuda Pancasila dengan Pancasila sebagai Ideologi Nasional Bangsa Indonesia. Sehingga kecintaan masyarakat Indonesia terhadap Pancasila diwujudkan dengan menggunakan Garuda Pancasila.

Namun dalam undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, pada bagian ketiga, tentang larangan pasal 57 huruf d yang berbunyi :

Setiap orang dilarang :

menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Sementara pengaturan terhadap penggunaan lambang negara Garuda Pancasila diatur secara rinci dalam Undang-undang ini dalam pasal 51 hingga pasal 55, dan pelanggaran terhadap penggunaan Lambang Negara tersebut memiliki sanksi yang diatur dalam :

Pasal 69 :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), setiap orang yang :

a. dengan sengaja menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna dan perbandingan ukuran;

b. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; atau

c. dengan sengaja menggunakan Lambang Negara untuk keperluan lain selain yang diatur dalam Undang-undang

Artinya jika ada seseorang / warga negara yang menggunakan Lambang Negara yang rusak tidak sesuai dengan bentuk, warna dan perbandingan ukuran, atau membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara, dan dengan sengaja menggunakan Lambang Negara untuk keperluan lain selai yang diatur dalam Undang-undang (lihat pasal 51-55) dan kemudian diadukan kepada pihak kepolisian maka diancam pdana penjara 1 tahun atau denda seratus juta rupiah.

Lalu bagaimana dengan ribuan supporter bola yang menggunakan baju bola yang terdapat bordiran, gambar Garuda Pancasila? Apakah mereka harus ditangkapi dan dipidana? Para pedangan kaos, pajangan Garuda Pancasila? Atau bagaimana dengan pengerajin yang membuat patung, gapura, atau kerajinan lain yang berbentuk/bergambar Garuda Pancasila? Bagaimana dengan kelompok belajar yang memperkenalkan Pancasila melalui media mewarnai Gambar Garuda Pancasila? Kesemuanya itu jika merujuk pada Pasal 57 huruf c dan d dan pasal 69 semua terancam dengan pidana penjara.

Atau bagaimana dengan masyarakat yang secara letak geografis susah mendapatkan lambang Garuda Pancasila, dan karena keterbatasannya tersebut bentuk nya mengalami kerusakan, namun karena kesulitan mendapatkan penggantinya, sehingga membuat mereka tetap memasang Garuda Pancasila tersebut karena terdapat kebanggaan atau kecintaannya terhadap NKRI, apakah mereka pantas mendapatkan sanksi pidana penjara atau denda seratus juta rupiah? Apakah mereka melakukan kejahatan atau sesuatu yang salah? Apakah mereka menganggapnya itu sebagai suatu bentuk penghinaan terhadap Negara?

Bagaimana jika itu dilakukan oleh aparat/lembaga Negara? Seperti lembaga Negara yang memakai Garuda Pancasila sebagai Logo Lembaganya sementara tidak masuk dalam pasal 51-55 tentang pengaturan penggunaan. Lalu lihatlah mimbar pidato kepresidena, meja serta bangku yang terdapat ukiran Garuda Pancasila, semua itu telah melanggar pasal 57 huruf d karena menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam pasal 51-55 tentang pengaturan penggunaan Lambang Negara. Begitu juga dengan Souvenir yang dijual dikoperasi kementerian, atau lembaga negara lainnya seperti Kaos, Gantungan Kunci, gelas, piring, jam dinding bahkan asbak yang terdapat logo kementerian atau lembaga negara yang menggunakan Garuda Pancasila pun telah melanggar pasal 57 huruf d. Lalu coba kita lihat dalam ruang rapat paripurna DPR terdapat patung Garuda Pancasila yang bentuk dan ukurannya tidak sesuai dengan yang diatur dalam Lampiran Undang-Undang tersebut, dan seharusnya dapat terkena sanksi karena telah melanggar pasal 57 b, dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan pasal 69 huruf a.

Jika melihat permasalahan diatas akhirnya kita melihat ketidakkonsistenan terhadap penegakan hukum dari aturan yang dibuat oleh Undang-undang ini, dan akan timbul banyak kriminalisasi yang akan mengenai warga negara yang memakai/menggunakan Garuda Pancasila karena nasionalisme, kecintaan atau kebanggaannya terhadap lambang Negaranya, namun harus mendapatkan sanksi pidana penjara seperti kasus yang dialami oleh 2 warga negara yang bekerja sebagai buruh dan masuk dalam sebuah organisasi buruh di Purwakarta, hanya karena menggunakan Garuda Pancasila sebagai stampel kepanitiaan dalam acara pemilihan ketua serikat buruh di perusahaannya, dengan maksud agar pemilihan tersebut dilandasi dengan semangat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang diwujudkan dalam bentuk Garuda Pancasila, sehingga mengakibatkan mereka ditahan dan menjalani persidangan dan divonis terbukti dan bersalah karena telah melanggar pasal 57 huruf d. Hingga saat ini statusnya sebagai Mantan Narapidana mengakibatkannya seringkali mendapatkan perlakuan diskriminasi dalam lingkungan perusahaannya.

Melihat permasalahan diatas maka kami dari Forum Kajian Hukum dan Konstitusi berinisiatif mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi bersama dengan kedua mantan terpidana kasus stampel Garuda Pancasila dengan harapan agar aturan yang memiliki potensi terjadinya kriminalisasi dan dapat menghambat nasionalisme terhadap negara yang diwujudkan pada penggunaan lambang Negara itu dapat dicabut. Harapan besar kami agar Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Januari 2013 ini mengabulkan gugatan yang kami ajukan 9 bulan yang lalu.

Namun jika dalam putusan Mahakamah Konstitusi Menolak Gugatan Uji Materil terhadap pasal 57 huruf c dan d Undang-Undang No. 24 Tahun 2009, maka kami meminta kepada aparat penegak hukum/ kepada Negara untuk konsisten menertibkan semua penggunaan lambang negara Garuda Pancasila yang tidak terdapat pada pasal 51-55, termasuk kepada seluruh lembaga negara. Dan harus menarik seluruh souvenir yang bergambar garuda pancasila yang dijual secara komersil di lembaga-lembaga negara tersebut. Karena hukum dibuat untuk ditaati dan berlaku tidak hanya untuk masyarakat melainkan berlaku juga bagi penyelenggara negara.

Salam,
Garuda Didadaku
Garuda Milik Kita Bersama
Mari Kita Bebaskan Garuda Pancasila dari Belenggu Undang-Undang.

Kordinator Koalisi Gerakan Bebaskan Garuda Pancasila


Victor Santoso Tandiasa
(Ketua Umum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi)